JAGOBERITA.ID, PAMEKASAN – Massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Madura menggelar aksi demonstrasi dengan membakar ban di depan Kantor Bupati Pamekasan, Kamis (12/3/2026).
Aksi tersebut dipicu kekecewaan mahasiswa terhadap Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Pamekasan yang tidak hadir menemui massa.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa sempat memaksa masuk ke area kantor bupati hingga terjadi aksi dorong-dorongan dengan aparat kepolisian yang berjaga. Massa akhirnya berhasil masuk ke halaman kantor dan membakar ban tepat di depan pintu masuk sebagai bentuk protes.
Mahasiswa menilai program MBG di Pamekasan perlu dilakukan perbaikan menyeluruh agar tepat sasaran dan diawasi secara ketat. Pasalnya, di lapangan masih ditemukan berbagai persoalan, mulai dari menu yang dinilai tidak layak hingga kasus siswa yang mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain itu, massa juga mendesak BGN Pamekasan untuk menindak tegas sejumlah dapur SPPG yang dinilai masih bermasalah.
Ketua Komisariat PMII UIN Madura, Arisandi, menyebut masih banyak dapur MBG di Pamekasan yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan.
Ia menjelaskan, dari total 114 dapur MBG di Pamekasan, hanya 97 dapur yang dinyatakan memenuhi standar kebersihan dan sanitasi agar makanan aman dikonsumsi.
“Satgas seharusnya memberikan teguran bagi dapur SPPG yang tidak memiliki sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Padahal dapur SPPG itu wajib memiliki, dan itu berdasarkan peraturan dari Menteri Kesehatan (Permenkes),” terangnya.
Menurutnya, kinerja Satgas MBG di Pamekasan patut dipertanyakan karena dinilai belum maksimal dalam mengawasi berbagai persoalan di lapangan.
“Kalau misalkan Satgas tidak serius menjalankan tugasnya, maka lebih baik mundur. Kalau perlu nanti kami akan menggelar aksi,” tegasnya.
PMII juga memaparkan sejumlah temuan kasus MBG yang dinilai bermasalah di berbagai wilayah Pamekasan. Di antaranya kasus keracunan siswa di Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan pada 9 September 2025.
Selain itu, sembilan siswa SDN Toronan 1 Pamekasan juga dilaporkan mengalami keracunan MBG pada Rabu (15/10).
Keluhan juga muncul dari wali murid di Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, yang mengembalikan menu MBG karena dinilai tidak layak pada Kamis (26/2).
Masalah serupa juga terjadi di sejumlah sekolah lainnya, seperti keluhan menu rapel dari SPPG Sewindu Barurambat Kota yang diterima siswa SDN Kowel III Pamekasan pada Senin (23/2).
Tak hanya itu, menu MBG dari SPPG Pratama Pakong Yayasan Fatimah Maju Bersama juga dikeluhkan wali murid SDN Bajang 2 Kecamatan Pakong pada Selasa (24/2) karena diduga berbau kurang sedap.
Sorotan juga muncul terhadap menu MBG dari SPPG Yayasan Yasmin Ambet Pamekasan yang dinilai sebagian orang tua siswa kurang layak pada Selasa (24/2). Keluhan serupa sebelumnya juga terjadi pada menu MBG di Yayasan Alhumaidy Desa Blaban pada Sabtu (24/1).
“Kasus ini memicu kekhawatiran masyarakat. Kami meminta pihak BGN turun tangan untuk mengevaluasi kinerja Satgas MBG di Pamekasan,” ungkap Arisandi.
Dalam aksi tersebut, PMII UIN Madura juga menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:
1. Menyoroti banyaknya laporan anak mengalami keracunan makanan serta temuan makanan yang berbau busuk.
2. Menuntut Badan Gizi Nasional (BGN) bertanggung jawab atas kasus keracunan massal yang terjadi.
3. Mendesak BPK melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan program MBG karena besarnya anggaran yang dinilai rawan penyimpangan.
4. Meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pamekasan dihentikan sementara atau dilakukan evaluasi total. (Che)
*
