JAGOBERITA.ID, SUMENEP – Kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax (RON 92) menjadi Rp16.250 per liter sejak 10 Juni 2026 memicu tanda tanya di tengah masyarakat.
Pasalnya, di saat Pertamax mengalami kenaikan harga, BBM bersubsidi jenis Pertalite justru dilaporkan sulit diperoleh di sejumlah SPBU di Kabupaten Sumenep.
Kondisi tersebut membuat warga harus berkeliling mencari SPBU yang masih memiliki stok Pertalite. Bahkan, antrean kendaraan tampak mengular di beberapa SPBU yang masih melayani penjualan BBM bersubsidi tersebut.
Salah satu pengendara sepeda motor, Misbah, mengaku harus mencari Pertalite sejak pagi hari sebelum akhirnya mendapatkannya di SPBU depan Universitas PGRI Sumenep.
“Sejak pagi saya keliling ke beberapa SPBU, tetapi banyak yang kosong. Baru di sini saya bisa mendapatkan Pertalite. Yang membuat kami bingung, yang naik itu Pertamax, kenapa justru Pertalite yang sulit didapat?,” ujar Misbah saat ditemui wartawan di lokasi antrean, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, kelangkaan Pertalite tidak hanya menyulitkan masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai distribusi BBM bersubsidi di daerah.
Ia meminta pemerintah dan pihak terkait segera memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat agar tidak muncul berbagai spekulasi di tengah kondisi yang semakin meresahkan.
“Pemerintah harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sampai kapan masyarakat harus kesulitan mendapatkan Pertalite? Kalau kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin ada oknum yang memanfaatkan situasi dengan menjual BBM eceran dengan harga lebih mahal karena barangnya sulit dicari,” tegasnya.
Keluhan serupa juga disampaikan Anisah, seorang mahasiswi di Sumenep. Ia mengaku kesulitan mendapatkan Pertalite dalam beberapa hari terakhir sehingga harus meluangkan waktu lebih lama untuk mengantre sebelum berangkat kuliah.
“Saya setiap hari harus ke kampus. Kalau Pertalite susah didapat dan harus antre panjang, tentu sangat mengganggu aktivitas kami. Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar atau kuliah justru habis di jalan dan antrean SPBU,” katanya.
Anisah berharap pemerintah daerah, Pertamina, serta instansi terkait segera mengambil langkah konkret untuk memastikan pasokan dan distribusi BBM bersubsidi kembali normal.
“Jangan sampai masyarakat terus dibiarkan bingung. Pemerintah harus turun tangan dan memberikan solusi nyata agar kondisi ini tidak semakin menyulitkan warga,” tambahnya.
Fenomena langkanya Pertalite di sejumlah SPBU Sumenep dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian masyarakat. Selain memicu antrean panjang, kondisi tersebut juga menimbulkan kekhawatiran akan munculnya praktik penjualan BBM dengan harga di atas ketentuan di tingkat pengecer akibat terbatasnya pasokan.
Masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait segera memberikan penjelasan resmi mengenai penyebab sulitnya memperoleh Pertalite, sekaligus memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar agar tidak mengganggu mobilitas dan aktivitas ekonomi warga. (Che/MF)
