JAGOBERITA.ID, PAMEKASAN – Ketua peneliti Academic and Social Studies (ACCESS), Imam Ghazali, menyayangkan adanya dugaan ketidaktepatan pemahaman terhadap mekanisme dan metodologi penelitian yang dilakukan timnya terkait status gizi anak di Kabupaten Pamekasan.
Pernyataan tersebut disampaikan Imam menyusul adanya penilaian terhadap proses administrasi dan koordinasi penelitian ACCESS yang, menurutnya, perlu dilihat berdasarkan desain serta tahapan metodologi penelitian.
Menurut Imam, pemahaman terhadap desain penelitian, populasi, sampel, hingga kriteria responden merupakan hal mendasar sebelum memberikan penilaian terhadap proses penelitian yang sedang berjalan.
Ia menjelaskan, penelitian ACCESS menggunakan desain observasional dengan dua sumber data utama, yakni data sekunder dan data primer.
Data sekunder diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan untuk mengidentifikasi jumlah serta distribusi anak yang mengalami stunting.
Sedangkan data primer direncanakan melalui observasi lapangan untuk mengetahui ketepatan sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya keterjangkauan program terhadap anak TK dan SD, terutama mereka yang mengalami stunting.
“Karena itu, koordinasi dengan BGN diperlukan untuk memperoleh informasi pendukung mengenai kelompok penerima manfaat program,” jelasnya, Jumat (13/11/2026).
Namun, proses koordinasi tersebut, kata dia, mengalami keterlambatan. ACCESS mengaku telah melakukan komunikasi sejak April 2026, tetapi baru mendapatkan tanggapan pada 11 November 2026 dengan rencana penjadwalan pertemuan.
Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan tersendiri karena informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) dibutuhkan untuk mendukung tahapan penelitian, khususnya dalam mengidentifikasi kesesuaian sasaran penerima manfaat MBG dengan kriteria penelitian.
Sementara itu, Ahmad Zaini Arif, penulis buku Biostatistika Penelitian Kesehatan, memberikan pandangan bahwa proses administrasi penelitian ACCESS perlu dilihat berdasarkan tahapan dan kebutuhan metodologis penelitian.
Menurutnya, koordinasi dengan Korwil BGN bukan semata-mata kepentingan administratif, melainkan bagian dari pemenuhan kebutuhan informasi berdasarkan kriteria inklusi penelitian.
Dalam konteks tersebut, penggunaan surat rekomendasi penelitian dari Bakesbangpol merupakan bagian dari proses administrasi yang perlu dipahami berdasarkan fungsi dan ketentuan yang berlaku.
Imam juga menegaskan bahwa teknik pengambilan sampel dalam penelitian tersebut menggunakan purposive sampling dengan kriteria inklusi berupa anak TK dan SD yang mengalami stunting serta anak TK dan SD dengan status stunting yang menjadi sasaran atau penerima manfaat MBG.
Menurut Imam, penggunaan kriteria tersebut menunjukkan bahwa penelitian memiliki rancangan yang harus dipahami secara utuh sebelum menilai tahapan administrasi maupun koordinasinya.
Ia berharap Bakesbangpol Pamekasan dapat memahami bahwa setiap tahapan penelitian memiliki dasar metodologis dan kebutuhan koordinasi yang berbeda.
“Kami berharap tidak terjadi kesalahpahaman dalam menilai proses penelitian. Penelitian akademis membutuhkan pemahaman terhadap desain, populasi, sampel, serta kriteria inklusi dan eksklusi. Karena itu, ruang klarifikasi dan dialog terbuka jauh lebih penting daripada membangun kesimpulan sebelum memahami keseluruhan rancangan penelitian,” tegas Imam.
Selain persoalan penelitian, ACCESS juga mendorong Korwil Badan Gizi Nasional (BGN) Pamekasan membangun sinergi yang lebih konkret dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan dalam upaya mempercepat penurunan stunting.
Imam menilai Program MBG perlu diintegrasikan dengan program kesehatan dan pemantauan status gizi anak. Dengan demikian, pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada distribusi makanan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan gizi berdasarkan kondisi dan karakteristik penerima manfaat.
Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat dilakukan melalui sinkronisasi data anak stunting, pemetaan sasaran penerima MBG, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, hingga evaluasi berkala terhadap perubahan status gizi.
“BGN dan Dinas Kesehatan seharusnya tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menangani persoalan gizi anak. Sinergi lintas sektor diperlukan agar program pemerintah benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan, terutama anak-anak dengan masalah gizi,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan MBG tidak semestinya hanya diukur dari jumlah makanan yang telah didistribusikan, tetapi juga dari ketepatan sasaran dan kontribusinya terhadap perbaikan status gizi anak.
“Kami mendorong BGN dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan duduk bersama membangun strategi penanganan stunting yang terukur, terintegrasi, dan berbasis data. Jangan sampai program MBG hanya dinilai dari jumlah makanan yang didistribusikan, tetapi harus dievaluasi pula ketepatan sasaran dan kontribusinya terhadap perbaikan status gizi anak. Keberhasilan program publik harus dibuktikan melalui indikator kesehatan dan hasil evaluasi di lapangan,” pungkasnya. (Che/MF)
