JAGOBERITA.ID, PAMEKASAN – Tim peneliti ACCESS (Academic and Social Studies) mengeluhkan belum adanya respons dari Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Pamekasan terkait permintaan koordinasi data klasifikasi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kondisi tersebut dinilai menghambat proses penelitian yang dilakukan ACCESS untuk memperoleh gambaran status gizi anak sekaligus mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program MBG di Kabupaten Pamekasan.
Direktur ACCESS, Mashud, S.S., M.A., sebelumnya telah membentuk tim survei dan penelitian terkait status gizi anak di Kabupaten Pamekasan. Penelitian tersebut dipercayakan kepada Imam Ghazali, S.Kep., Ns., M.Kep. sebagai ketua peneliti.
Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran distribusi dan karakteristik masalah gizi pada anak selama periode 2025–2026. Selain itu, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi perkembangan status gizi anak di tengah implementasi program nasional MBG.
Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi berbasis data untuk melihat kebermanfaatan dan efektivitas program tersebut.
Dalam prosesnya, tim peneliti telah menempuh sejumlah prosedur administratif dan koordinasi lintas sektor. Penelitian ini telah memperoleh rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan dengan Nomor: 000.9/374/432.404/2026.
Tim juga telah melakukan audiensi dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan pada 15 Mei 2026.
Namun, salah satu kendala yang hingga kini belum terselesaikan adalah belum diperolehnya informasi mengenai klasifikasi sasaran atau penerima manfaat MBG.
Informasi tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi keterkaitan antara sasaran penerima manfaat program dengan gambaran status gizi anak yang menjadi objek penelitian.
Mashud menyampaikan, pihaknya telah berupaya melakukan koordinasi dengan Korwil BGN Kabupaten Pamekasan sejak 3 April 2026. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan yang diterima atas upaya koordinasi tersebut.
Hal serupa disampaikan Imam Ghazali. Ia mengaku kembali berupaya menghubungi pihak Korwil BGN pada 11 November 2026 untuk memperoleh kejelasan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Namun, upaya tersebut kembali belum mendapatkan respons.
“Kami tidak sedang mencari kesalahan pihak mana pun. Penelitian ini merupakan kepentingan riset dan kepentingan publik. Kami membutuhkan dukungan informasi agar dapat melakukan kajian secara objektif, terutama untuk melihat bagaimana program MBG berjalan dan sejauh mana manfaatnya terhadap perbaikan status gizi anak di Pamekasan,” ungkapnya, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan data sekunder yang diperoleh tim ACCESS dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, ditemukan adanya peningkatan jumlah kasus stunting di sejumlah wilayah antara 2025 hingga 2026.
Imam memaparkan tiga wilayah yang menjadi perhatian berdasarkan data tersebut.
Pertama, Kecamatan Tlanakan, jumlah kasus stunting meningkat dari 103 pada 2025 menjadi 141 pada 2026.
Kedua, Kecamatan Larangan, jumlah kasus stunting meningkat dari 100 pada 2025 menjadi 165 pada 2026.
Ketiga, wilayah Panaguan, Kecamatan Proppo, jumlah kasus stunting meningkat dari 100 pada 2025 menjadi 197 pada 2026.
Temuan tersebut menjadi perhatian tim peneliti ACCESS. Pasalnya, program MBG telah berjalan di Kabupaten Pamekasan sejak 2025, dengan jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut mencapai 129 dapur.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan terkait efektivitas pelaksanaan MBG di tingkat daerah.
Apakah distribusi makanan bergizi telah menjangkau kelompok anak yang paling membutuhkan? Apakah sasaran penerima manfaat telah sesuai dengan karakteristik masalah gizi di masing-masing wilayah? Serta, apakah pelaksanaan program telah disertai monitoring dan evaluasi yang mampu mengukur perubahan status gizi penerima manfaat?
Imam menegaskan, peningkatan angka stunting tersebut tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai akibat dari ketidakefektifan program MBG.
Menurutnya, stunting merupakan persoalan multifaktorial yang dipengaruhi berbagai determinan, mulai dari asupan gizi, pola asuh, kondisi kesehatan ibu dan anak, sanitasi lingkungan, akses pelayanan kesehatan hingga faktor sosial ekonomi keluarga.
Karena itu, diperlukan penelitian yang lebih komprehensif untuk mengukur kontribusi program MBG terhadap perbaikan status gizi anak.
Data penerima manfaat menjadi salah satu komponen penting agar evaluasi dapat dilakukan secara tepat sasaran dan berbasis bukti.
ACCESS juga menilai peran Korwil BGN penting dalam memastikan penyelenggaraan program MBG berjalan sesuai tujuan.
Secara operasional, fungsi koordinasi wilayah dinilai strategis dalam mendukung pengawasan mutu dan keamanan pangan, monitoring distribusi, koordinasi lintas sektor, penanganan keluhan, evaluasi pelaksanaan hingga pelaporan program.
Dalam penanganan masalah gizi di Kabupaten Pamekasan, koordinasi antara BGN, Dinas Kesehatan, puskesmas, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, institusi pendidikan serta lembaga penelitian dinilai menjadi bagian penting.
Imam menilai keberhasilan program nasional tidak cukup hanya diukur dari jumlah dapur SPPG yang dibangun atau banyaknya porsi makanan yang didistribusikan.
Menurutnya, keberhasilan MBG juga harus dilihat dari ketepatan sasaran, kualitas makanan, keberlanjutan intervensi serta dampaknya terhadap perbaikan status gizi anak.
“Program nasional sebesar MBG harus dikawal dengan serius, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai keberhasilan program hanya diukur berdasarkan jumlah dapur dan distribusi makanan, tetapi belum disertai evaluasi yang menunjukkan perubahan kondisi gizi masyarakat. Kami berharap Korwil BGN membuka ruang koordinasi dan kolaborasi dengan kalangan akademisi maupun peneliti,” tegasnya.
ACCESS berharap Korwil BGN Kabupaten Pamekasan dapat memberikan klarifikasi sekaligus membuka ruang komunikasi dengan tim peneliti.
Informasi mengenai klasifikasi penerima manfaat, wilayah distribusi serta mekanisme monitoring dan evaluasi dinilai dibutuhkan untuk mendukung penelitian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tim ACCESS menegaskan penelitian tersebut bukan bertujuan mendiskreditkan program MBG maupun institusi tertentu. Penelitian dilakukan sebagai bentuk kontribusi akademik melalui penyediaan data dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program gizi nasional.
Hingga berita ini diterbitkan, tim ACCESS menyatakan belum memperoleh tanggapan resmi dari Korwil BGN Kabupaten Pamekasan terkait upaya koordinasi yang telah dilakukan.
Dengan demikian, ruang klarifikasi dan hak jawab dari pihak BGN tetap terbuka untuk memberikan penjelasan mengenai kendala koordinasi maupun mekanisme penyediaan data yang dibutuhkan dalam penelitian.
ACCESS berharap program MBG tidak hanya menjadi program distribusi makanan, tetapi benar-benar menjadi instrumen intervensi gizi yang terukur, tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak terhadap penurunan masalah gizi pada anak. (Che/MF)
