JAGOBERITA.ID, PAMEKASAN – Jurnalis Independen Pamekasan (JIP) akan menggelar dialog interaktif bertema “Sinergi Pentahelix dalam Pemberantasan Tambang Ilegal di Kabupaten Pamekasan”.
Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Pendopo Wakil Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, pada Sabtu (31/10/2026) mendatang.
Dialog ini menjadi bentuk kepedulian insan pers terhadap persoalan pertambangan ilegal yang membutuhkan perhatian serius serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.
Ketua Umum JIP, Akhmad Syafii, mengatakan penanganan tambang ilegal tidak dapat hanya mengandalkan satu institusi. Diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media untuk mendorong penanganan yang efektif dan berkelanjutan.
“Persoalan tambang ilegal harus menjadi perhatian bersama. Kami ingin menghadirkan ruang dialog yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan agar persoalan ini dapat dibahas secara terbuka, objektif, dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif,” ujarnya, Kamis (29/10/2026).
Menurutnya, kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi forum diskusi, tetapi juga bagian dari upaya mendorong transparansi, penegakan hukum, serta perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Pamekasan.
“Kami ingin memastikan bahwa pers hadir bukan sekadar memberitakan persoalan, tetapi juga ikut mendorong solusi. Melalui dialog ini, diharapkan seluruh pihak dapat menyampaikan pandangan dan komitmennya dalam upaya mencegah serta menangani aktivitas pertambangan ilegal sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Akhmad Syafii menambahkan, pendekatan pentahelix penting diterapkan karena persoalan pertambangan memiliki dimensi yang luas. Mulai dari aspek perizinan, penegakan hukum, dampak lingkungan, hingga kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat.
Karena itu, keterlibatan berbagai unsur diperlukan agar pengawasan dan penanganan pertambangan ilegal dapat berjalan secara terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan.
“Kami berharap dialog ini tidak berhenti pada diskusi semata. Harus ada tindak lanjut dan komitmen nyata dari pihak-pihak terkait. Kepentingan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan kepatuhan terhadap hukum harus menjadi perhatian utama,” tambahnya.
Dialog interaktif yang digagas JIP tersebut dijadwalkan menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur pemerintah, aparat penegak hukum, legislatif, organisasi kepemudaan, dan akademisi.
Mereka di antaranya Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman, Kapolres Pamekasan AKBP Wahyu Hidayat, serta Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Ahmad Fauzi.
Selain itu, dialog juga akan menghadirkan Nur Faisal, selaku Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD KNPI Provinsi Jawa Timur, Ribut Baidi, salah satu Dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Madura (UIM), Sri Puji Harijani, selaku Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Pamekasan, serta Supriyanto, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pamekasan.
Melalui forum ini, JIP berharap terbangun komunikasi dan koordinasi yang lebih kuat antarpemangku kepentingan, sekaligus mendorong langkah konkret dalam pengawasan serta penanganan pertambangan ilegal di Kabupaten Pamekasan.
Dialog tersebut juga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran pers sebagai penyampai informasi, pengawas kepentingan publik, sekaligus mitra kritis dalam mendorong tata kelola pertambangan yang tertib, bertanggung jawab, dan berwawasan lingkungan. (Che/MF)
*
