JAGOBERITA.ID, PAMEKASAN – Fluktuasi angka stunting di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, terus menjadi perhatian.
Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penguatan koordinasi lintas sektor agar data status gizi yang menjadi dasar kebijakan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sejumlah pihak yang dinilai memiliki peran penting dalam penanganan persoalan gizi antara lain Dinas Kesehatan, DP3A2KB, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Sosial, PKK Desa, Puskesmas hingga Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Pamekasan.
Ketua Peneliti ACCESS, Imam Ghazali, menjelaskan bahwa data awal yang diperoleh dari Dinas Kesehatan merupakan gambaran kondisi status gizi di Kabupaten Pamekasan. Namun, data tersebut belum dapat disebut sebagai hasil penelitian.
Menurutnya, ACCESS memiliki instrumen penelitian dan alat ukur tersendiri yang akan digunakan apabila kriteria inklusi responden telah terpenuhi.
“Data awal dari Dinas Kesehatan itu merupakan gambaran kondisi status gizi, bukan hasil penelitian ACCESS. Kami memiliki instrumen dan alat ukur sendiri yang akan digunakan sesuai kriteria penelitian,” ujarnya, Minggu (14/11/2026).
Namun, ia menyayangkan belum adanya kepastian komunikasi dan koordinasi dengan Korwil BGN Pamekasan. Hingga 15 November 2026, rencana pertemuan yang sebelumnya dijanjikan disebut belum mendapatkan kejelasan.
Di sisi lain, ia mengapresiasi kinerja Dinas Kesehatan Pamekasan dalam menjalankan berbagai upaya menekan angka stunting, meskipun terdapat dinamika peningkatan jumlah kasus.
Ia menilai perubahan data harus diikuti dengan proses verifikasi dan validasi secara berkala terhadap laporan dari Puskesmas.
Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi kemungkinan kesalahan input, ketidaksesuaian pencatatan maupun ketidakakuratan pelaporan. Dengan demikian, data yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dapat dipastikan memiliki tingkat akurasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, dr. Saifudin, M.Si., menyampaikan bahwa angka stunting di Pamekasan masih tergolong wajar.
Menurutnya, data status gizi yang meliputi stunting, wasting, dan underweight dapat mengalami perubahan setiap bulan.
Ia juga menilai kinerja Dinas Kesehatan dalam menjalankan program kesehatan serta upaya pengendalian masalah gizi masyarakat sudah cukup baik.
Di tengah dinamika tersebut, Ketua Jurnalis Independen Pamekasan (JIP), Ahmad Syafii, menawarkan penguatan sinergitas antara insan pers, Dinas Kesehatan dan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sinergitas tersebut diarahkan untuk memperkuat edukasi sadar gizi kepada masyarakat, khususnya di tingkat keluarga.
Menurut Ahmad Syafii, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diberikan satu kali dalam 24 jam tidak dapat menjadi satu-satunya jaminan terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat sepanjang hari.
Karena itu, keluarga dinilai harus menjadi sasaran utama edukasi agar mampu menyediakan makanan bergizi secara mandiri di rumah.
JIP juga mendorong keterlibatan ahli gizi SPPG untuk memberikan penyegaran edukasi mengenai prinsip gizi seimbang.
Dengan begitu, program MBG diharapkan tidak hanya berorientasi pada distribusi makanan, tetapi juga mampu membangun kesadaran dan perilaku hidup sehat berbasis gizi di lingkungan keluarga.
Penguatan validasi data, koordinasi lintas sektor dan edukasi keluarga dinilai menjadi bagian penting agar upaya penurunan stunting di Pamekasan tidak hanya bertumpu pada angka, tetapi juga menghasilkan intervensi yang tepat sasaran. (Che/Mf)
*
