JAGOBERITA.ID, SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, merombak jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) secara tegas dan menyasar sektor-sektor inti pelayanan publik.
Sebanyak sembilan pejabat resmi dilantik dan dimutasi dalam prosesi kenegaraan di Pendopo Agung Keraton Sumenep.
Langkah ini dibaca sebagai strategi serius pemerintah daerah untuk menajamkan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di tengah tuntutan pembangunan yang kian kompleks pada 2026. Mutasi tidak menyentuh wilayah pinggiran, melainkan langsung mengarah ke “jantung” birokrasi—pendapatan daerah, pendidikan, sosial, investasi, ketenagakerjaan, lingkungan, hingga pariwisata.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan, bahwa rotasi jabatan adalah instrumen manajerial untuk menguji sekaligus meningkatkan kapasitas kepemimpinan OPD.
Menurutnya, bahwa birokrasi tak boleh stagnan ketika target pembangunan terus naik.
“Birokrasi harus naik kelas seiring kenaikan target. Mutasi ini adalah penyesuaian kebutuhan pembangunan 2026,” tegasnya, Kamis (15/1/2026).
Ia menambahkan, seluruh pejabat yang dilantik telah melalui evaluasi kinerja yang ketat. Pemerintah daerah, kata Fauzi, tidak lagi bertumpu pada senioritas, melainkan capaian kerja, kemampuan membaca arah kebijakan, dan dampak nyata bagi masyarakat.
“Orientasi kita hasil. Yang diukur bukan lamanya menjabat, tetapi seberapa besar dampak yang dihasilkan,” ujarnya.
Sejumlah posisi strategis lintas sektor kini diisi figur-figur baru. Ferdiansyah dipercaya memimpin Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan mandat memperkuat basis pendapatan asli daerah.
Agus Dwi Saputra ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk mendorong desa sebagai pusat pertumbuhan baru.
Moh. Iksan menakhodai Dinas Pendidikan di tengah tantangan peningkatan mutu layanan dan pemerataan akses. Anwar Syahroni memimpin Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan beban isu pengelolaan lingkungan yang semakin krusial. Rahman Riadi ditugaskan sebagai Kepala Dinas Sosial P2A agar kebijakan sosial lebih responsif dan tepat sasaran.
Di sektor perizinan dan investasi, Heru Santoso dipercaya memimpin DPMPTSP. Mustangin mengisi jabatan Kepala Dinas Ketenagakerjaan untuk menjawab persoalan serapan tenaga kerja.
Faruk Hanafi ditunjuk sebagai Kepala Disbudporapar dengan mandat mengoptimalkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif. Sementara Beni Irawan mengisi posisi Kepala BKPSDM sebagai garda depan manajemen aparatur sipil negara.
Fauzi memastikan mutasi ini akan diiringi pengawasan ketat dan evaluasi berkala. Ia menegaskan, 2026 bukan tahun uji coba, melainkan tahun kerja keras dengan target yang harus tercapai.
“Pelayanan publik wajib dirasakan langsung oleh masyarakat. Tidak ada ruang untuk kinerja setengah-setengah,” pungkasnya. (Che)
*
