JAGOBERITA.ID, SUMENEP – DPRD Kabupaten Sumenep menggelar rapat paripurna penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat tersebut, legislatif menilai masih ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang lebih berorientasi pada kegiatan administratif dibanding hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin menegaskan, pembahasan LKPJ merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Menurutnya, hasil pembahasan Pansus akan menjadi bahan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan.
“LKPJ merupakan instrumen penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya, Senin (26/5/2026).
Ia menambahkan, DPRD tidak hanya mengevaluasi capaian program pemerintah, tetapi juga mendorong adanya perbaikan berkelanjutan agar kebijakan pembangunan lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Pansus LKPJ, Hosnan mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pembahasan secara mendalam bersama sejumlah OPD melalui rapat kerja. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan objektif dan konstruktif.
Dari hasil pembahasan tersebut, Pansus menilai pelaksanaan pemerintahan daerah selama tahun 2025 secara umum berjalan cukup baik. Namun, masih ditemukan sejumlah persoalan strategis yang perlu segera dibenahi.
“Masih ditemukan perangkat daerah yang lebih berorientasi pada kegiatan administratif, belum sepenuhnya pada hasil atau outcome yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Pansus juga menilai penguatan kualitas kebijakan publik menjadi fondasi penting dalam pembangunan daerah. Koordinasi lintas sektor serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dinilai menjadi faktor krusial dalam meningkatkan efektivitas pelayanan dan program pemerintah.
DPRD berharap rekomendasi yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menyempurnakan kebijakan dan program pembangunan ke depan.
Untuk diketahui, rapat paripurna itu turut dihadiri Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim, jajaran Forkopimda, serta pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumenep. (Che/MF)
