JAGOBERITA.ID, PAMEKASAN – Peningkatan kasus stunting di sejumlah wilayah Kabupaten Pamekasan berdasarkan hasil riset Academic and Social Studies (ACCESS) menjadi alarm serius bagi Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kabupaten Pamekasan, Madurra, Jawa Timur.
ACCESS mempertanyakan efektivitas upaya promotif dan preventif yang dilakukan Puskesmas, termasuk edukasi, deteksi dini, pencegahan, hingga penggunaan anggaran penanggulangan stunting yang selama ini digelontorkan pemerintah.
Berdasarkan data sekunder Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan yang diperoleh ACCESS, terdapat tiga wilayah yang menunjukkan peningkatan kasus cukup signifikan.
Di Kecamatan Tlanakan, kasus stunting meningkat dari 103 kasus pada 2025 menjadi 141 kasus pada 2026. Di Kecamatan Larangan, jumlah kasus naik dari 100 menjadi 165 kasus. Sementara di Panaguan, Kecamatan Proppo, kasus meningkat dari 100 menjadi 197 kasus.
Ketua Peneliti ACCESS, Imam Ghazali, S.Kep., Ns., M.Kep., menilai peningkatan tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap kinerja pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas hingga kebijakan Dinas Kesehatan.
“Pertanyaannya sederhana, selama ini apa yang sudah dilakukan Puskesmas dalam mendeteksi risiko stunting, melakukan pemantauan pertumbuhan balita, menemukan masalah gizi sejak dini, dan memastikan intervensi berjalan? Jika kasus justru meningkat, maka efektivitas program pencegahan harus dipertanyakan,” tegasnya, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, Puskesmas tidak boleh hanya berorientasi pada rutinitas penimbangan, pencatatan, dan pelaporan. Harus ada tindak lanjut nyata terhadap anak yang mengalami gangguan pertumbuhan, pendampingan keluarga berisiko, intervensi gizi, serta pemantauan terhadap hasil intervensi tersebut.
ACCESS juga menyoroti pentingnya memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tepat sasaran dan terintegrasi dengan upaya penanggulangan stunting.
Menurut ACCESS, MBG tidak semestinya hanya berfokus pada anak sekolah. Intervensi perlu dimulai sejak daur kehidupan pertama, termasuk memastikan ibu hamil dalam kondisi sehat dan terpenuhi kebutuhan gizinya serta terbebas dari penyakit yang berisiko memengaruhi kondisi bayi yang dilahirkan.
“Korwil BGN Pamekasan harus turun lapangan, identifikasi dan verifikasi apakah pemanfaatan MBG sudah tepat sasaran. Apakah ibu hamil dengan risiko memiliki anak stunting juga sudah menjadi sasaran pemenuhan dan perbaikan gizi,” ujarnya.
ACCESS juga mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat membuka evaluasi penggunaan anggaran penanggulangan stunting secara transparan.
Menurutnya, publik perlu mengetahui berapa anggaran yang dialokasikan, program apa saja yang dilaksanakan, berapa jumlah sasaran yang dijangkau, serta sejauh mana program tersebut memberikan hasil terhadap perbaikan status gizi anak.
“Jangan sampai anggaran stunting terus dikucurkan, kegiatan terus dilaksanakan, laporan terus dibuat, tetapi dampak terhadap masyarakat tidak terukur,” tegasnya.
“Publik berhak mengetahui apakah anggaran tersebut benar-benar menghasilkan perubahan atau hanya berhenti pada serapan anggaran dan kegiatan administratif,” sambungnya.
Di tengah implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ACCESS menegaskan intervensi gizi harus terintegrasi dengan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan pertumbuhan, edukasi keluarga, sanitasi, serta ketepatan sasaran penerima manfaat.
“Stunting bukan sekadar persoalan angka, tetapi menyangkut masa depan generasi Pamekasan. Jangan hanya sibuk membangun program dan menghabiskan anggaran. Ukur keberhasilannya dari anak-anak yang berhasil diselamatkan dari risiko gangguan pertumbuhan,” katanya.
“Jika kasus meningkat, harus ada evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban program, bukan sekadar laporan keberhasilan,” pungkasnya. (Che/Mf)
