JAGOBERITA.ID, PAMEKASAN – Ketua peneliti Academic and Social Studies (ACCESS), Imam Ghazali, menegaskan bahwa ACCESS merupakan lembaga yang bergerak di bidang survei, penelitian, kajian akademis, dan analisis sosial, bukan lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun wadah untuk kepentingan pribadi.
Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan persepsi terhadap aktivitas penelitian yang dilakukan ACCESS, khususnya dalam mengkaji berbagai persoalan sosial dan kebijakan publik di Kabupaten Pamekasan.
Menurut Imam, kehadiran ACCESS bertujuan mendorong pengembangan pengetahuan sekaligus menghasilkan informasi berbasis data yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat maupun pemangku kebijakan.
Ia menjelaskan, setiap penelitian yang dilakukan ACCESS berlandaskan kaidah metodologi ilmiah. Proses tersebut meliputi penentuan desain penelitian, pengumpulan data, penetapan populasi dan sampel, analisis data, hingga penyusunan hasil penelitian.
“Karena itu, aktivitas ACCESS tidak semestinya dipersepsikan sebagai kepentingan pribadi atau upaya mencampuri kewenangan lembaga pemerintahan, apalagi dianggap sebagai LSM,” tegasnya, Jumat (13/11/2026).
Ia menambahkan, ACCESS berkomitmen menjalankan setiap penelitian secara independen, objektif, dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan survei maupun penelitian, koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemangku kepentingan menjadi bagian penting untuk memperoleh informasi yang relevan serta memastikan kesesuaian data dengan kebutuhan penelitian.
Menurutnya, penelitian tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap pemerintah. Sebaliknya, hasil penelitian dapat menjadi instrumen akademis untuk melihat persoalan secara objektif dan menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun pelayanan publik.
“ACCESS hadir untuk melakukan survei, penelitian, dan kajian berbasis data. Kami ingin berkontribusi melalui hasil penelitian yang dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan publik. Penelitian bukan ancaman bagi pemerintah, melainkan instrumen akademis untuk melihat persoalan secara objektif dan mendorong perbaikan pelayanan serta program pembangunan,” pungkasnya. (Che/MF)
