JAGOBERITA.ID, PAMEKASAN – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Islam Negeri (UIN) Madura memastikan akan kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.
Aksi lanjutan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 Maret 2026, di depan Pendopo Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur.
Diketahui sebelumnya, aksi serupa telah digelar oleh PMII UIN Madura pada Kamis (12/3) kemarin.
Ketua Komisariat PMII UIN Madura, Arisandi, mengatakan aksi mahasiswa tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap berbagai keluhan yang disampaikan orang tua siswa serta sejumlah lembaga terkait kualitas menu MBG.
Menurutnya, program yang dicanangkan pemerintahan Prabowo–Gibran untuk meningkatkan kualitas gizi anak memang patut diapresiasi.
Namun, pelaksanaannya di lapangan harus ditopang oleh sistem distribusi yang baik, pengawasan kualitas makanan yang ketat, serta standar higienitas yang jelas.
“Program dengan anggaran negara yang sangat besar harus disertai transparansi dan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyinggung adanya laporan dugaan keracunan makanan di sejumlah sekolah yang dikaitkan dengan pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan kontrol kualitas makanan masih perlu diperkuat.
Arisandi menegaskan, mahasiswa tidak menolak upaya pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat. Namun, pemerintah diminta memastikan kesiapan sistem sebelum program dijalankan secara luas.
“Jika belum benar-benar matang, sebaiknya program dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi secara komprehensif,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga menilai kinerja Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Pamekasan bersama Satuan Tugas (Satgas) MBG belum maksimal dalam mengatasi berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
“Kinerja Korwil BGN Pamekasan dan Satgas MBG dinilai belum optimal dalam menangani berbagai persoalan yang terjadi,” tegasnya.
PMII juga mengaku menemukan fakta di lapangan bahwa sejumlah dapur pelaksana program MBG telah beroperasi tanpa dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Hasil investigasi di lapangan menunjukkan hanya sebagian dapur yang memiliki instalasi pengolahan limbah. Karena itu diperlukan pengawasan serta tindakan serius dari Korwil BGN Pamekasan,” tambahnya.
PMII UIN Madura mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program MBG, baik dari aspek fiskal, teknis pelaksanaan, maupun relevansinya terhadap kebijakan pendidikan nasional.
Menurut mereka, evaluasi penting dilakukan agar program prioritas pemerintah tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan baru di lapangan. (EM)
*
