JAGOBERITA.ID, PAMEKASAN – Aksi demonstrasi yang disertai tabur uang kepada Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Pamekasan, dr. Saifudin, M.Si, mendapat sorotan dari Forum Komunikasi Organisasi Profesi Kesehatan Pamekasan, Madura, Jawa Timur.
Aksi yang digelar di depan Kantor Bupati Pamekasan, Kamis (1/10) lalu tersebut merupakan bentuk protes terhadap persoalan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pamekasan.
Ketua Forum Komunikasi Organisasi Profesi Kesehatan Pamekasan, dr. Tri Susandi Juliarto, M.Kes, menyayangkan cara penyampaian aspirasi yang dinilai telah melewati batas kepatutan.
“Saya belum pernah melihat ada demo seperti itu. Saya melihat demo kemarin ada tindakan yang tidak menyenangkan. Tekanan tersebut seperti tekanan verbal,” ujarnya, saat dikonfirmasi usai audiensi dengan Bupati Pamekasan di Ruang Peringgitan Dalam Rumah Dinas Bupati Pamekasan, Selasa (6/10/2026).
Audiensi tersebut dihadiri sejumlah pimpinan organisasi profesi kesehatan, di antaranya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI), Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI), serta Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
Menurut dr. Tri, penyampaian aspirasi tetap harus mengedepankan etika dan tata krama. Terlebih, masyarakat Pamekasan dikenal menjunjung tinggi nilai kesantunan.
“Kita orang Timur ada tata cara dalam menyampaikan aspirasi. Dengan kata-kata yang tidak pantas, itu sangat disayangkan,” tegasnya.
Forum organisasi profesi kesehatan juga mempertimbangkan langkah hukum terkait aksi tersebut. Namun, hal itu masih menjadi pembahasan dan belum diputuskan untuk ditempuh.
Selain persoalan etika penyampaian aspirasi, pihaknya juga menyoroti aspek pengamanan selama aksi berlangsung. Menurutnya, pengamanan yang melibatkan satuan pengamanan dan Satpol PP perlu dievaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Pengamanan satpam dan Satpol PP harus menjadi evaluasi. Ini menjadi evaluasi bersama agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Dinkes Pamekasan dr. Saifudin, M.Si, memilih tidak memperpanjang polemik tersebut. Ia menyayangkan aksi yang dinilai tidak sesuai dengan kepatutan, namun menegaskan bahwa pihaknya belum berencana membawa persoalan tersebut ke jalur hukum.
“Intinya kami sangat menyayangkan, seharusnya aspirasi disampaikan sesuai kepatutan,” tuturnya.
Terkait wacana jalur hukum yang disampaikan Forum Komunikasi Organisasi Profesi Kesehatan Pamekasan, dr. Saifudin menegaskan bahwa pihaknya lebih memilih menyelesaikan persoalan melalui pendekatan persuasif.
“Untuk menempuh jalur hukum saya belum ke sana dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Kami lebih memilih pendekatan persuasif dan evaluasi,” tegasnya.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa Dinkes Pamekasan memilih mengedepankan komunikasi dan evaluasi bersama daripada memperlebar persoalan.
Dr. Saifudin juga berharap masyarakat dapat melihat persoalan tersebut secara objektif dan tidak menjadikan aksi tersebut sebagai gambaran karakter masyarakat Pamekasan secara keseluruhan.
“Saya berharap masyarakat luas bisa menilai bahwa itu bukan karakter orang Pamekasan. Saya 32 tahun bersama para ulama, tokoh dan semuanya baik. Sudah lama ada di Pamekasan, orang Pamekasan itu santun, tata kramanya baik,” pungkasnya.
Dinkes Pamekasan bersama organisasi profesi kesehatan selanjutnya sepakat menjadikan kejadian tersebut sebagai bahan evaluasi bersama. Evaluasi terutama diarahkan pada pengamanan kegiatan serta tata cara penyampaian aspirasi agar tetap berjalan secara tertib, santun, dan sesuai dengan norma yang berlaku. (Che/MF)
*
