JAGOBERITA.ID-Jombang. Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus di Kabupaten Jombang menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Jombang untuk menolak kebijakan pemerintah rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Senin (30/12/2024)
Demonstrasi yang bergerak mulai dari tugu Ringin Contong menuju gedung DPRD di Jalan KH. Wahid Hasyim, diikuti oleh ratusan massa, dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
Dalam aksi demo tersebut sampat diwarnai dengan situasi memanas, karena para aksi demo memaksa masuk ke dalam Gedung DPRD sehingga terjadi dorong mendorong antara apparat kepolisian dan para pendemo, akibat kericuhan itu Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji ikut terdorong. Meskipun akhirnya para pendemo dipersilahkan masuk ke dalam Gedung DPRD Jombang dan melakukan negosiasi.
Iqbal sebagai koordinator umum menyampaikan beberapa tuntutan atas penolakan yang diajukan oleh organisasi mahasiswa. Ia menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN yang direncanakan oleh pemerintah dapat menyulitkan Masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. “Kami menolak terkait rencana kenaikan PPN 12% yang akan semakin memberatkan masyarakat, terutama yang sudah kesulitan dengan kondisi ekonomi saat ini,”
Ada beberapa tutuntan yang dikeluarkan oleh para aksi demo diantanaya, Menolak kenaikan PPN 12%, Meminta pemerintah kabupaten Jombang membatalkan kenaikan PPN melalui penerbitan PERPU, dan Menekan DPRD Kabupaten Jombang segera menyatakan sikap.
DPRD Jombang menyapaikan bahwa tuntutan yang disampaikan oleh para Mahasiswa akan dibawa dan kana disampaikan kepada DPR Pusat “sesuia dengan janji saya, tuntutan ini akan saya bawa dan daftar terima di DPR pusat akan saya foto dan saya kirim ke kalian” ujar Hadi DPRD Jombang
Para peserta aksi berharap agar tuntutan yang mereka ajukan dapat didengar dan diproses oleh pihak-pihak terkait, baik di tingkat daerah maupun pusat. Mereka menegaskan bahwa aksi ini adalah bagian dari perjuangan untuk memastikan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat dan mencegah kebijakan yang dapat membantu kondisi ekonomi masyarakat di tengah kehutanan.
*Penulis: Luluk Safitri
*Editor: Zainur Rahman
